DPR, para pemalas yang jadi wakil rakyat

Anggota DPR seharusnya bisa menjadi contoh yang baik bagi rakyat. Namun faktanya perbuatan para DPR sungguh memalukan. Maka pantaslah kalau Gus Dur dulu menyindir DPR seperti taman kanak-kanak. Yang akhir-akhir ini menjadi berita hangat adalah tentang kemalasan para DPR yang jarang mau menghadiri rapat. Mereka biasa titip tanda tangan saja. Kalau rapat titip tanda tangan, tapi kalau gajian kok tidak dititipkan pada rakyat?

Banyak solusi yang diusulkan untuk mengatasi kemalasan para anggota DPR itu. Salah satu solusi untuk meredam kemalasan DPR adalah adanya sanksi denda. Namun banyak kalangan yang menilai bahwa sanksi denda tidak akan efektif. Karena anggota DPR kebanyakan adalah orang kaya, sanksi denda tidak akan membuat mereka jera. Solusi lainnya adalah penggunaan alat absensi dengan sidik jari. Alat ini dinilai mampu untuk menghilangkan kebiasaan titip tanda tangan. Namun ada sebagian anggota DPR yang merasa dilecehkan jika alat ini digunakan. Korupsi saja tidak malu, kok pakai alat absensi dengan sidik jari malu?

Solusi terakhir adalah pemecatan. Mungkin inilah solusi yang paling tepat untuk mengganjar para anggota dewan yang pemalas itu. Anggota DPR bukan lagi menjadi wakil rakyat yang memperjuangkan nasib rakyat dan mengontrol kinerja pemerintah. Namun mereka telah menjadi pekerja malas yang makan gaji buta. Sebuah lembaga survey menyatakan bahwa penghasilan DPR dalam setahun sekitar 900 juta. Belum termasuk uang rapat dan ceperan lainnya. Mereka tak ubahnya seperti drakula yang menghisap uang rakyat. Pemecatan adalah solusi terbaik untuk mengatasi kinerja buruk para anggota dewan.